Category Archives: Uncategorized

PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KRISIS MULTIDIMENSI

ABSTRAK

Pada pendidikan dewasa ini, masalah terbesar dalam pendidikan Islam yang berkembang saat ini ialah tidak berfungsinya agama dengan baik dalam diri setiap individu, agama dianggap hanya sebuah status yng harus dimiliki kebanyakan orang tanpa harus menyerap bagaimana makna-makna hubungan antara kemanusiaan dan ketuhanan yang harus dilakukan setiap individu sesuai dengan ajaran dan kaedah-kaedah agamanya. Makalah ini menyajikan beberapa gambaran umum tentang pendidikan Islam pada masa krisis multidimensi, yang salah satu sumber kekrisisannya adalah kurangnya pengamalan pendidikan agama, moral dan etika, pendidikan yang hanya menitik beratkan kepada intelektualitas saja, tanpa memntingkan sisi spiritualitas, pendidikan yang hanya menjunjung tinggi ranah kognitif saja, tanpa memperdulikan ranah afektif dan psikomotorik. Makalah ini memperkuat pendapat Abuddin Nata dalam bukunya Pendidikan Islam di Era Global yang menyatakan bahwa “pendidikan agama yang diajarkan saat ini bergeser menjadi pengajaran agama yang hanya menyentuh dataran kognitif, tanpa disertai perubahan afektif dan psikomotorik. Pendidikan agama tidak membuat orang dekat dengan Tuhan, malah terkesan menjauhi-Nya. Saat ini kita benar-benar telah kehilangan naluri keberagamaan kita, dan tampaknya kita sekarang sedang bergerak menuju ke tepi sungai yang terjal.” Dalam menjabarkan permasalahan keadaan pendidikan Islam pada masa krisis multidimensi, serta berusaha untuk mencari formula terbaik untuk mengatasinya, yang memang menjadi tugas besar bagi para cendikia pendidikan.


 

PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KRISIS MULTIDIMENSI

  1. Pendahuluan

Dalam pendidikan dewasa ini masalah dan problematika dalam dunia pendidikan bukan makin mengerucut namun makin bercabang dan makin banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah para pakar pendidikan. Istilah krisis multidimensi timbul dari beberapa krisis yang terdapat di negara kita dalam pendidikan dewasa ini, yaitu krisis ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, lingkungan hidup, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Keadaan negara kita yang yang masih belum sembuh dari krisis multidimensi membuat para pakar mencari-cari sebab dan solusinya. Salah satu penyebab terjadinya krisis tersebut yang hampir disepakati para ahli adalah karena adanya krisis dalam bidang moral dan etika.[1]

  1. Krisis Agama, Moral Dan Etika

Krisis dalam bidang moral dan etika inilah yang menyebabkan terjadinya krisis dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lainnnya. Terjadinya praktek kolusi, korupsi, nepotisme (KKN), penggaran, hak-hak asasi manusia, pelanggaran hukum, pencemaran lingkungan, terorisme, dan sebagainya adalah merupakan peristiwa atau perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang agama, moral dan etika.[2] Oleh karena itulah dalam mengatasi krisis multidimensional yang terdapat dibangsa ini, yaitu harus dimulai dengan upaya membenahi krisis moral dan etika. Atas dasar inilah pendidikan agama, moral, dan etika sangat berperan besar dalam menjaga ketangguhan suatu bangsa dan negara.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 1989 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, masalah pendidikan agama, moral, dan etika mendapat perhatian yang amat besar. Dalam Bab I, tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa; pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kpribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan dan perubahan zaman.[3] Selanjutnya dalam Bab III tentang dasar, fungsi, dan tujuan, pasal 3 dinyatakan, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[4] Di dalam rumusan ini terlihat dengan jelas bahwa pendidikan agama, moral, dan etika merupakan pendidikan yang harus diberikan kepada seluruh peserta didik disetiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan agama, moral, dan etika harus mendasar pendidikan yang berkaitan dengan pengembangan intelektual, keterampilan jasmani, pengembangan sains dan teknologi, dan bidang pendidikan lainnya. Dengan melalui pendidikan agama, moral dan etika inilah yang dapat membentuk manusia menjadi manusia yang ideal yang terbina seluruh potensi dalam dirinya baik jasmani maupun rohaninya, baik secara intelektual maupun spiritual yang kelak akan dapat memimpin bangsa dan negara dengan baik. Namun demikian, cita manusia ideal yang demikian itu masih belum dapat diwujudkan secara nyata dan merata melalui sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan pemerintah hingga saat ini. Dengan kata lain, secara konseptual, pemerintah telah berhasil merumuskan arah pendidikan yang ideal untuk bangsa Indonesia, namun masih belum mampu diwujudkan secara nyata.

Upaya menghasilkan pendidikan agama, moral, dan etika dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh dan bermutu untuk saat ini masih tampak sulit diwujudkan. Hal ini terjadi karena dunia pendidikan saat ini masih menghadapi berbagai masalah yang belum dapat diatasi. Dunia pendidikan masih menghadapi masalah sumber daya manusia (guru) yang bermutu dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan. Demikian juga dalam bidang kurikulum dan metodologi pembelajaran juga belum benar-benar memberdayakan peserta didik untuk menjadi manusia yang unggul dan mandiri, baik dari segi intelektual, moral, maupun keterampilan dan kesehatan fisiknya. Dunia pendidikan kita sekarang baru menghasilkan lulusan yang mengetahui sesuatu yang serba terbatas, namun tidak disertai dengan kemampuan mempraktekannya, menerapkan dalam pribadinya, dan mengamalkannya bagi kepentingan masyarakat.

Dalam kondisi pendidikan yang seperti itu, sulit rasanya menampilkan pendidikan yang benar-benar berperan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang tangguh di era globalisasi seperti sekarang ini. Namun demikian, keadaan pendidikan yang demikian itu telah membuka peluang bagi mereka yang berjiwa optimis untuk menawarkan berbagai program strategis yang berperan sebagai solusi atas permasalahan tersebut.

Dari sejak mulai berdirinya republik ini, para tokoh nasional telah mengingatkan bahwa untuk membangun kehidupan bernegara dan berbangsa yang tangguh ini memerlukan pendidikan agama, moral dan etika. Tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, termasuk ornag yang paling besar perhatiannya terhadap pentingnya pendidikan budi pekerti secara akademis, kokoh, dan komprehensif. Ia misalnya sangat menekankan pendidikan yang dijiwai semangat nasionalisme, kemandirian, kemerdekaan dan kebebasan dari pengaruh budaya asing, serta berusaha merumuskan konsep pendidikan budi pekerti yang kokoh bagi Indonesia. Dalam pandangannya, budi pekerti adalah jiwa dari pengajaran. Budi pekerti bukanlah konsep yang bersifat teoritis sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya, dan bukan pula pengajaran budi pekerti dalam arti mengajar tentang teori baik buruk, benar salah dan seterusnya. Pengajaran budi pekerti tidak lain artinya daripada menyokong perkembangan hidup anak-anak, lahir dan batin, dari sifat kodratnya menuju kearah peradaban dan sifatnya yang umum. Hal ini sejalan dengan visinya tentang pendidikan sebagai usaha kebudayaan yang berdasarkan peradaban, yakni memajukan hidup, agar mempertinggi derajat kemanusiaan.[5]

Pandangan tentang pentingnya pendidikan budi pekerti juga dijumpai pada Muhammad Natsir. Menurutnya, bahwa pendidikan harus diarahkan kepada upaya menjadikan anak didik agar memiliki sifat-sifat kemanusiaan dengan mencapai akhlak al-karimah yang sempurna.[6]

Selanjutnya dari kalangan tokoh wanita, muncul Zakiah Daradjat yang sejak awal berkiprah dalam bidang pendidikan hingga akhir hayatnya menaruh perhatian terhadap pentingnya pendidikan agama, moral, dan etika. Dengan menggunakan Islam sebagai acauan dasarnya, Zakiah Daradjat menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan adalah membina manusia agar menjadi hamba Allah yang saleh dengan seluruh aspek kehidupannya: perbuatan, pikiran, dan perasaannya.[7]

Pandangan para tokoh yang mengutamakan pentingnya pendidikan agama, moral, dan etika dalam hubungannya dengan mewujudkan ketahanan bangsa, dan negara adalah karena didasarkan pada kekhawatiran yang timbul pada masa tokoh tersebut hidup dan berkiprah di dunia pendidikan. Dunia pendidikan pada masa tokoh tersebut sudah menghadapi permasalahan moral dan etika walaupun keadaannya tidak seberat permasalahan moral dan etika yang dihadapai para pendidik di masa sekarang. Permasalahan pendidikan yang hidapai pada masanya antara lain menghadapi kebijakan pemerintahan Belanda dan Jepang yang di dalamnya mengandung muatan merusak mental dan kepribadian bangsa Indonesia. Melalui berbagai kebijakannya, Belanda saat itu berusaha menanamkan mental budak dan mental ketergantungan, mengikis rasa nasionalisme dan pastriotisme, menyebar fitnah, mengadu domba dan permusuhan, ikut mendukung penyebaran agama tertentu, diskriminatif dan sebagainya.

Demikian juga penjajah Jepang yang pada awalnya tampil simpatik dan akomodatif, namun ternyata juga melakukan hal-hal yang tak jauh berbeda yang dilakukan oleh Belanda.[8] Keadaan inilah yang kemudia menimbulkan keprihatianan para tokoh tersebut, dan menganjurkan pentingnya pendidikan agama, moral dan etika ditanamkan pada anak didik di Indonesia. Tantang tentang pendidikan agama, moral, dan etika pada masa sekarang ini tentunya lebih berat dibandingkan dengan tantangan pada masa lalu. Kemajuan dan penguasaan atas sains dan teknologi yang berlangsung tanpa perspektif etis dan moral (seperti yang terjadi saat ini) akan menimbulkan berbagai konsekuensi, dan dampak negatif, yang dalam istilah Nasr membuat manusia makin jauh dari axis, dari pusat eksistensi-spiritualnya. Ini semua pada gilirannya menciptakan masalah-masalah kemanusiaan yang cukup berat, diantaranya krisis lingkungan, ketergantungan yang akhirnya berujung kepada konflik dan perang, krisis nilai-nilai etis, dislokasi, alienasi, kekosongan nilai-nilai rohaniah dan sebagainya.[9] Tantangan yang berdampak kehancuran moral dan etika inilah yang melatarbelakangi mengapa sistem pendidikan nasional saat ini amat menekankan pentingnya pendidikan agama, moral, dan etika.

  1. Posisi Pendidikan Agama Dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003

Salah satu hal yang menarik minat dan perdebatan dikalangan masyarakat berkenaan dengan RUUSPN 2003 antara lain pada posisi pendidikan agama dan implementasinya. RUUSPN banyak menyinggung masalah pendidikan agama. Dalam kaitan ini beberapa hal dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, posisi pendidikan agama terlihat pada dasar pertimbangan RUUSPN tersebut. Pada butir a tentang menimbang dikatakan: bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah agar melaksanakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak yang mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dasar pertimbangan tersebut jelas mengisyaratkan pentingnya pendidikan agama, mengingat masalah keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia adalah misi utama ajaran agama pada umumnya.

Kedua, posisi pendidikan agama dalam RUUSPN 2003 terlihat pula pada Bab II pasal 4 tentang tujuan pendidikan nasional yang menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa. Untuk menghasilkan orang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia jelas memerlukan pendidikan agama.

Ketiga, posisi pendidikan agama juga terlihat pada Bab V Pasal 13 ayat 1 butir a yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Keempat, posisi pendidikan agama terlihat pula pada Bab VI, tentang jalur, jenjang dan jenis pendidikan, bagian kedelapan pasal 31 ayat 1 sampai ke-8 yang secara khusus mengatur penyelenggaraan pendidikan agama. Pada pasal 31 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/ atau kelompok masyarakat dari agama yang diakui oleh negara. Sedangkan pada ayat 2 sinyatakan bahwa pendidikan keagamaan bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/ atau menjadi ahli ilmu agama. Dan pada ayat tiga dikemukakan bahwa pendidikan agama dapat diselenggarakan pada pendidikan formal, nonformal, dan informal. Kemudian pada pasal 4 disebutkan bahwa pendidikan agama Islam berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, lembaga pendidikan al-Qur’an, ma’had aliy dan bentuk yang lain yang sejenis.selanjutnya pada pasal 5 dinyatakan bahwa pendidikan agam Kristen berbentuk sekolah minggu, sekolah sidi, sekolah guru jema’at, sekolah guru Bijbel Vrouw, dan bentuk lain yang sejenis. Kemudian pasal 6 menyatakan bahwa pendidikan keagamaan Katolik berbentuk sekolah minggu, katekumenat, seminari, dan bentuk lain yang sejenis. Dan pasal 7 menyatakan bahwa pendidikan Hindu dan Budha berbentuk prasmanan, pesantiyan, widilaya, dan bentuk lain yang sejenis.

Kelima, posisi pendidikan agama juga terlihat pada Bab X pasal 37 ayat 3 tentang susunan kurikulum. Pada pasal 37 ayat 3 tersebut antara lain dinyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai jenjang pendidikan dengan memperhatikan: a. Peningkatan iman dan takwa, b. Peningkatan akhlak mulia. Kemudian pada pasal 38 dinyatakan pula bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah antara lain wajib memuat pendidikan agama. Selanjutnya pada pasal 39 dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama.

Pada pasal-pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa RUUSPN 2003 selain menggambarkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya pendidikan agama, juga menginginkan agar pendidikan agama yang diberikan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi adalah bukan pengajaran agama, melainkan benar-benar pendidikan agama. Jika pengajaran gama berhenti dengan sekedar memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran agama, sedang pendidikan agama mengharuskan pengetahuan dan pemahaman tentang agama tersebut benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan secara substansi mempengaruhi pola pikir dan pola tindakan yang mempelajarinya, sehingga tercipta sifat religiusitas pada setiap individu.

Keinginan mewujudkan pendidikan agama yang berbasis pada perubahan sikap, pola pikir dan tingkah laku tersebut selain merupakan konsekwensi logis dari ajaran agama itu sendiri, yaitu sebagai ajaran yang harus diamalkan, juga di dorong oleh berbagai kekhawatiran sebagai berikut.

Pertama, masyarakat saat ini amat mengkhawatirkan nasib masa depan bangsa yang disebabkan terhadapa generasi muda yang kelak memimpin bangsa tersebut menunjukkan penurunan akhlak yang amat signifikan. Adanya tawuran pelajar, penyalah gunaan obat-obatan terlarang, penyimpangan seksual, pencurian, dan tindakan kriminal lainnya yang dilakukan oleh kalangan pelajar antara lain menunjukkan tidak berfungsinya pendidikan agama sebagai pandangan hidup dan tingkah laku sehari-hari.

Kedua, pendidikan agama yang diajarkan saat ini bergeser menjadi pengajaran agama yang hanya menyentuh dataran kognitif, tanpa disertai perubahan afektif dan psikomotorik. Pendidikan agama tidak membuat orang dekat dengan Tuhan, malah terkesan menjauhi-Nya. Saat ini kita benar-benar telah kehilangan naluri keberagamaan kita, dan tampaknya kita sekarang sedang bergerak menuju ke tepi sungai yang terjal.

Ketiga, masyarakat melihat bahwa satu-satunya pengendali yang dapat menyelamatkan kehidupan umat manusia di masa krisis multidimensi yang penuh dinamika dan tantangan ini adalah agama yang bersumber dari Tuhan. Berbagai keunggulan teori ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakan umat manusia tetap saja terbatas, karena berasal dari manusia yang bersifat terbatas. Pegangan dan pengendalian kehidupan yang kokoh adalah agama. Namun sayangnya agama yang dianut seseornag telah kehilangan vitalitasnya. Keberagaman sering diukur semata-mata dari banyak masjid, banyaknya orang yang menunaikan ibadah haji dan simbol-simbol ritualitas yang dikerjakannya, tanpa disertai dengan kemampuan menangkap makna substansial dari agama itu sendiri. Sebagai bangsa yang beriman kita ditantang untuk mengedepankan perspektif keimanan kita dihadapan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-laina, yang kita warisi maupun yang kita ciptakan sendiri. Ini merupakan semacam pertanggungjawaban moral etis dan teologis kita di hadapan Sang Pencipta. Melalui pendidikan agama yang diberikan di lembaga pendidikan, kita semua memiliki tugas untuk menemukan kembali semangat agama otentik yang penuh dinamika dan energi pembebasan. Hanya dengan begitu kita bisa memberi makna kepada krisis yang terjadi pada saat ini, dan menjadikan sebagai momen keagamaan yang penting bukan saja bangkit dari krisis itu sendiri, tapi juga membangun peradaban yang benar-benar baru.[10]

Keempat, pemerintah melihat bahwa dalam realitas, masayarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sebelum kemerdekaan sudah menjalankan pendidikan agama baik dari tingkatan dasar hingga perguruan tinggi, dan mulai dari lembaga pendidikan tradisional seperti Meunasah di Aceh, Surau di Sumatra Barat, Pesantren di Jawa Barat, hingga lembaga pendidikan yang modern sepertri sistem klasikal di madrasah lengkap dengan menejemen pengelolaannya. Demikian pula dengan agama Hindu, Budha, Kristen, dan Katholik juga sudah melaksanakan pendidikan agama. Dengan semua ini menyebabkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Kenyataan yang bersifat substansial dan merupakan salah satu hak asasi manusia ini memerlukan perhatian dari pemerintah. Dengan kata lain, adanya pendidikan agama sebagai konsekwensi logis dari adanya agama itu sendiri.[11]

  1. Sikap Pendidikan Islam Terhadap Pengembangan Iptek

Pada abad ke-21, ilmu pengetahuan dan teknologi masih akan menjadi faktor dominan dalam kehidupan manusia. Laksana kekuatan raksasa, ilmu pengetahuan bisa secara potensial sangat destruktif (merusak) tergantung bagaimana manusia mengolah dan mengarahkannya. Teknologi juga akn berbahaya jika berada di tangan orang yang secara mental dan keyakinan agama belum siap. Mereka dapat menyalahgunakan teknologi untuk tujuan-tujuan destruktif dan mengkhawatirkan. Misalnya, penggunaan teknologi alat-alat kontrasepsi yang disalahgunakan untuk melakukan perzinahan/ free sex tanpa merasa takut hamil atau berdosa. Maka dari itu, manusia perlu untuk meninjau ulang fungsi ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan, apakah orientasinya masih bersifat positif-konstruktif, atau justru cenderung negatif-destruktif bagi kehidupan manusia di dunia.

Hampir dalam semua bidang kehidupan di dunia, teknologi digunakan dan dimanfaatkan manusia, seperti, teknologi pertanian, teknologi kesehatan, teknologi industri, teknologi pengairan, teknologi transportasi, teknologi komunikasi, teknologi pangan, teknologi persenjataan dan sebagainya, yang dari tahun ke tahun semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas.

Membiarkan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu saja tanpa pengarahan yang sistematis akan sangat riskan mengingat kekuatannya ynag begitu besar. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengakibatkan adanya kesenjangan dan terisolasinya ilmu agama yang bersifat normatif, abstrak dan non-empirik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat kongkrit, empirik, rasional, dinamis dan berdimensi ekonomis. Realitas demikian menuntuk kehadiran cendikiawan muslim (ilmuan agamawan) yang memiliki kepedulian dan sekaligus terpanggil untuk berupaya mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum dalam bentuk merancang materi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang integral khususnya untuk perguruan tinggi umum.

Selain itu, dari perkembangan iptek ini melahirkan sebuah pertanyaan bagaimana sebenarnya hakikat hubungan antara ilmu dan Islam? Sebagaimana agama yang sempurna, Allah sendiri telah menegaskan agama Islam secara transparan dan totalitas. Persoalannya sekarang, apakah dari sistem Islam yang telah sempurna tersebut dapat diwujudkan dalam realitas kehidupan manusia dengan berbagai aspeknya, atau lebih jauh lagi dapat dibangun suatu sistem yang komprehensif dengan bertitik tolak dari parameter Islam?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, salah satunya adalah dalam pengembangan ilmu dan teknologi, sentuhan Islam harus lebih dominan. Bagaimanapun Islam amat sangat menjunjung tinggi pengembangan ilmu dan teknologi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana etika pengembangan ilmu dan teknologi menurut Islam? Pertanyaan ini perlu direnungkan bersama, karen ahal ini sangat relevan bagi negara Indonesia yang sedang membangun. Untuk itu, perlu upaya yanag keras dalam menciptakan iklim pengembangan ilmu dan teknologi yang lebih berwajah manusiawi, dan lebih bermanfaat sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun etika Islam terhadap pengembangan ilmu dan teknologi dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal dalah ajarannya tidak mengenal kompartementalisasi bidang-bidang kehidupan manusia, sehingga bidang pengembangan ilmu dan teknologi juga merupakan bagian integral kehidupan muslim secara utuh. Karena itu, ilmu danteknologi serta seluruh dimensi kehidupan lainnya terpadu dalam kehidupan tauhid. Manusia muslim diharuskan mengembangkan ilmu dan teknologi seoptimal mungkin. Dan karena kedua masalah ini merupakan urusan dunia, manusia diberikan otonoomi penuh untuk mengembangkannya. Akan tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah aplikasi ilmu dan teknologi harus sesuai dengan ajaran Islam.

Kedua, dalam sistem Islam seluruh kehidupan manusia muslim pada hakikatnya harus diniatkan sebagai pengabdian (ibadah) kepada Allah. Al-Quran mengajarkan bahwa seluruh kegiatan manusia muslim, baik solat, ibadah, hidup dan matinya harus dipersembahkan kepada Allah semata. Dengan demikian, tidak mungkin seorang intelektual muslim akan melacurkan ilmunya kepada kemauan sesama makhluk, baik yang berwujud tiran, diktator, maupun kekuatan kolonialis atau kapitalis yang bersifat eksploitatif. Dengan demikian pendaya gunaan iptek tidak mungkin digunakan untuk tujuan-tujuan selain kemaslahatan hidup manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, Islam tidak membenarkan penggunaan iptek untuk merusak kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya.

Ketiga, sesuai dengan fungsi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka ilmu dan teknologi yang dikembangkan oleh para sarjana muslim adalah yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia, bukan sebaliknya membawa laknat, bencana dan malapetaka. Ilmu dan teknologi dalam pandangan Islam adalah sarat nilai (value laden). Kedua bidang usaha manusia ini tidak netral, tidak jelas nilai, dan bukannya tanpa kendali. Keduanya harus commited pada kebahagiaan umat manusia dan kelestarian ekologi. Dengan demikian iptek harus dikelola dengan etika sehingga tidak merusak kehidupan manusia, ekosistem flora dan fauna di muka bumi.

Keempat, erat hubungannya dengan prinsip di atas, ilmu dan teknologi boleh dikembangkan sejauh mungkin selama berlandaskan etik atau moral yang jelas. Ilmu dan teknologi sebagai bagian dari kehidupan manusia yang integral dalam mewujudkan kebahagiaan dan kesejahtraan hidup. Oleh karena itu, iptek harus terus dikembangkan, tetapi harus dilandasi moral Islam.

Kelima, pengembangan ilmu dan teknologi harus memiliki korelasi yang positif bagi peningkatan ketakwaan kepada Allah, sehingga akan melahirkan manusia berilmu sekaligus beriman (ulil albab). Dengan kemampuan membuka sebagai tabir rahasia alam semesta beserta hukum-hukumnya yang demikian rapih, teratur, dan sempurna, maka ilmu dan teknologi selayaknya berfiungsi meningkatkan rasa takwa para pengembangnya dalam rangka intensifikasi kebaktian kepada Allah. Dengan demikian, intelektual muslim akan terhindar dari kecongkakan intelektual (arogance intellectual).

Banyak sekali ayat-ayat al-Quran yang menghendaki agar setiap muslim memiliki suatu budi ingin tahu (membuka inkuisitiv mind) dan suatu sikap berfikir kritis, teratur dan tuntas terhadap fenomena-fenomena di alam semesta dan kehidupan manusia itu sendiri. Sikap yang akhirnya akan menghantarkan manusia kepada iman yang makin kuat melaluipengakuan kebesaran Allah dan kesempurnaan nikmatnya. Iman yang mantap dan sempurna itu didapatkan sebagai produk daripada fitrah, wahyu ilahi, rasio, rasa dan amal. Kelima faktor itu harus diaktifkan secara optimal dan simultan sebab masing-masing saling berhubungan, saling memperkuat dan saling memerlukan dalam menghas\ilkan iman.

Iman perlu dibina dengan pemahaman terhadap gejala-gejala alam semesta. Dengan demikian iman sejatinya tidak bisa dipisahkan dnegn ilmu, yaitu ilmu Allah. Karena segala ilmu sebenarnya berasal dari Allah yang Maha Berilmu. Manusia berusaha untuk mempunyai sekedar ilmu (yang sedikit), dari jenis-jenis ilmu yang sangat diperlukan untuk kebahagiaan ilmu di dunia dan di akhirat.[12]

  1. Problem Pendidikan Islam di Indonesia

Secara umum kondisi pendidikan Islam masih relatif memprihatinkan. Nengsih Juanengsih mengidentifikasi kondisi pendidikan daari tujuh indikator, dan sampai kepada kesimpulan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih. Misalnya, lulusan PT belum sepenuhnya siap memasuki dunia kerja, Human Development Index Indonesia masih rendah (HDI) yakni peringkat 111 dari 117 Negara International Educational Achievment (IEA) menunjukkan kemampuan siswa SD di Indonesia berada pada tingkat 38 dari 39 yang disurvei, Program For International Student Assesment (PISA) pada tahun 2003 menempatkan peringkat Indonesia pada 38 dari 41 negara yang disurvei, perguruan tinggi paforit di Indonesia berada di posisi ke 61 dan 68 dari 77 PT yang disurvei di Asia (Asia Week, 2000) dan IPTEK masih ketinggalan dibanding dengan negara-negara tetangga.[13] Jika potret pendidikan umum di Indonesia seperti itu, dapat dibayangkan bagaimana kualitas pendidikan Islam di Indonesia dalam rentang sejarah dan situsi kontemporernya.

Malik Fajar (Mantan menteri agama dan menteri pendidikan) pernah mengemukakan kegelisahannya tentang keadaan umat Islam. Dia melihat bahwa “selama ini, tampaknya ajaran Islam hanya berfungsi sebagai selogan dan daftar keinginan sekaligus justifikasi (pembenaran dan/ atau penolakan) terhadap fenomena sosial yang berkembang. Kalau anggapan ini benar, maka agama tidak lagi berfungsi sebagai motifator dan inofator melainkan hanya pembatas antara yang boleh dan yang tidak boleh, dan mungkin juga dapat menghambat kreatifitas.” Kegelisahan seperti ini bagi seorang ahli pendidikan seperti Malik Fajar adalah keprihatianan terhadap eksistensi lembaga pendidikan Islam. Karena apa yang terjadi di masyarakat sampai batas tertentu adalah cermin dari kuat atau lemahnya pendidikan. Dia melihat kelemahan sektor pendidikan Islam utamanya berada pada level epistemologi, sehingga lembaga pendidikan Islam yang ada masih belum mampu “mencairkan nilai-nilai Islam dalam setting sosial kultural yang berkembang.” Diantara wujud pencairan nilai-nilai keislaman dalam setting sosialnya adalah terlihat pada sumber daya manusia, etos kerja, pengetahuan dan keterampilan.[14]

Dalam perspektif sejarah, pendidikan Islam pada umunya lahir dan berkembang secara alamiah dengan biaya seadanya dan merupakan swadaya masyarakat sendiri. Keberadaannya dapat dirunut sampai zaman pra penjajahan belanda abad ke-15 dan ke-16 dimana dakwah Islamiyah oleh sembilan tokoh agama Islam yang dikenal dengan wali songo sedang gencar-gencarnya dilakukan. Martin van Bruinessen mencatat bahwa sistem pendidikan Islam dalam bentuk pesantren belum ada sebelum abad ke-18 tapi kitab-kitab yang berbahasa Arab dapat dilacak sampai pada abad ke-16.[15] Selain Saudi Arabia, Mesir dan negara sekitarnya menjadi tempat lain di Timur Tengah bagi bangsa Indonesia untuk belajar Islam secara umum sering disebut bahwa sumber SDM dan inspirasi masyarakat Indonesia sampai awal abad ke-20 adalah Timur Tengah. Belakangan sejak sekitar tahun 1980-an dan 1990-1n sumber dari Iran dan negara-negara subkontinental India dan Pakistan ikut berpengaruh melalui karya-karya yang ditulis penulis Iran.

Karel A. Steenbrink menjelaskan sebelum Belanda mengeluarkan kebijakan pendidikan bagi pribumi tahun 1860-an , sudah ada wacana tentang bentuk pendidikan antara mengimplementasikan sepenuhnya sistem Eropa (Belanda) atau sistem pendidikan yang mengapresiasi unsur pribumi. J. A. Van der Chijs, inspektur pendidikan pribumi pertama, di tahun 1865, setahun setelah menjabat, mengungkapkan ketidak setujuannya akan pengikut sertaan pendidikan Islam yang ada. Tapi ketidak setujuannya adalah secara teknis. Sebagaimana dikutip Steenbrink, van der Chijs mengatakan, “walaupun saya sangat setuju kalau sekolah pribumi diselingi dengan kebiasaan pribumi, namun saya tidak menerimanya karen akebiasaan tersebut terlalu jelek, sehingga tidak dapat dipakai dalam sekolah pribumi”.[16] Steenbrink menjelaskan apa yang dimaksud dengan “kebiasaan terlalu jelek”, yaitu adalah metode belajar bahasa Arab dengan cara dihapal tanpa pemahaman yang dalam. Apabila diperbandingkan dengan metode pembelajaran di Eropa yang menekankan oleh akal dan penalaran, maka kritik itu dapat dimengerti. Steenbrink sendiri menunjuk sarjana lain yang sependapat, misalnya Verkerk Pistorius, van der Wal dan van Nieuwenhuijze. Dari arti pernyataan tersebut adalah diduga kuat bahwa sistem pendidikan Islam saat itu tidak berorientasi pada pengembangan ilmu, tapi lebih memelihara yang sudah ada. Padahal ilmu-ilmu keislaman yang sudah ada itu hasil dari olah pikir dan ijtihad dan bukan dari menghapal.

Sampai pada masa Mukti Ali dan Harun Nasution, lembaga pendidikan Islam sebenarnya memasuki fase baru dalam sejarahnya, yaitu fase modernisasi pendidikan ke arah menghasilkan manusia muslim yang kritis dan terampil. Di tingkat dasar sampai menengah, para siswa sudah diajarkan bahasa atau istilah-istilah pokok cara kerja akal yang lebih beragam melalui latihan menjawab soal, prinsi-prinsip aljabar, aritmetika dan geometri, hukum alam (sebab akibat), perbandingan, analogi dalam konteks keilmuan matematika, dll. Sementara ditingkat PT, prinsip-prinsip pokok berpikir terus dilatih dan di tingkatkan seperti memahami, inferensi memprediksi, dll. Perlu ditambahkan di sisi, yaitu setiap PT termasuk PTAI diajarkan di dalamnya metodologi penelitian. Secara normatif, metodologi penelitian meniscayakan prasyarat, setidaknya kekuatan dalam pemahaman common sense, coherensi dan pengetahuan dasar tentang premis dasar dan cara kerja filsafat maupun ilmu pengetahuan (ilmu pengetahuan alam dasar dan ilmu sosial atau budaya dasar. Dalam tataran praktis seberapa kuat, matakuliah metodologi penelitian dan ilmu-ilmu dasar tersebut diintrodusir, sampai masa 1980an paling tidak, masih belum menggembirakan. Sejak tahun 1980an itu saya kira substansiasi aspek metode penelitian agak serius dicanangkan, yaitu sejak dibuka Post Graduate Course, yang kemudian berkembang menjadi program pascasarjana. Pada tahun 1990an ilmu-ilmu alamiah dasar dan sosial dan budaya dasar diajarkan dari tingkat S1, |S2 dan S3. Untuk program pascasarajana, dosen-dosen dari PT umum, seperti UGM, UNPAD, UI atau IPB diminta untuk mengajar ilmu-ilmu dasar tersebut.[17]

  1. Penutup

Setelah perjuangan panjang para pejuang dalam memperjuangkan eksistensi keberadaan pendidikan agama khususnya Islam agar bisa diakui secara konstitusi di dalam UU dan bisa diterapkan baik di setiap jenis pendidikan dan tiap tingkatan pendidikan, bukan berarti sudah selesai perjauangan para cendikia muslim sampai disini. Masih banya pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh para cendikia serta generasi muda yang perduli kepada pendidikan Islam untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Permasalahan dalam dunia pendidikan akan terus berlanjut seiring perkembangan dan perubahan zaman, serta timbulnya berbagai permasalahan yang dianggap klasik namun belum terpecahkan sampai sekarang. Pemerintah dianggap sudah cakap dalam mengkonsep pendidikan, namun masalah terbesarnya ialah bagaimana merealisasikan apa yang sudah dikonsepkan dengan baik dan tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan yang sesungguhnya.

RUUSPN tahun 2003 sudah cukup matang dan cukup untuk membuktikan betapa perdulinya pemerintah terhadap pendidikan agama khusunya Islam, apa yang sudah dituangkan dalam RUUSPN sudah jelas sangat menguntungkan pendidikan Islam. Pada pasal-pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa RUUSPN 2003 selain menggambarkan perhatian pemerintah terhadap pentingnya pendidikan agama, juga menginginkan agar pendidikan agama yang diberikan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi adalah bukan pengajaran agama, melainkan benar-benar pendidikan agama. Jika pengajaran gama berhenti dengan sekedar memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran agama, sedang pendidikan agama mengharuskan pengetahuan dan pemahaman tentang agama tersebut benar-benar diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan secara substansi mempengaruhi pola pikir dan pola tindakan yang mempelajarinya, sehingga tercipta sifat religiusitas pada setiap individu.

Namun masalah yang berkembang saat ini ialah tidak berfungsinya agama dengan baik dalam diri setiap individu, agama dianggap hanya sebuah status yng harus dimiliki kebanyakan orang tanpa harus menyerap bagaimana makna-makna hubungan antara kemanusiaan dan ketuhanan yang harus dilakukan setiap individu sesuai dengan ajaran dan kaedah-kaedah agamanya. Hal ini pula yang di ungkapkan Malik Fajar (Mantan menteri agama dan menteri pendidikan) yang mengemukakan kegelisahannya tentang keadaan umat Islam. Dia melihat bahwa “selama ini, tampaknya ajaran Islam hanya berfungsi sebagai selogan dan daftar keinginan sekaligus justifikasi (pembenaran dan/ atau penolakan) terhadap fenomena sosial yang berkembang. Kalau anggapan ini benar, maka agama tidak lagi berfungsi sebagai motifator dan inofator melainkan hanya pembatas antara yang boleh dan yang tidak boleh, dan mungkin juga dapat menghambat kreatifitas”.[18]

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, cet I.

Bruinessen, Martin van, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1999) cet. III

Daradjat, Zakiah, Pendidikan Islam dan Keluarga dan Sekolah, Jakarta: Taman Pendidikan Islam Ruhama, 1995.

Dewantara, Ki Hajar, Bagian Pertama Pendidikan, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1962.

Fajar, Malik, Reorientasi Pendidikan Islam, Jakarta: Fajar Dunia,1999.

Hidayat, Komarudin, Agama di Tengah Kemelut, Jakarta: Mediacipta, 2001.

Juanengsih, Nengsih, Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar Sains, Dalam Pendekatan Baru Dalam Proses Pembelajaran Sains Dan Matematika: Sebuah Antologi Jakarta: IISEP, 2007.

Kusmana dan Tim, Paradigma Baru Pendidikan: Restropeksi Dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia, Jakarta: IISEP, 2008.

  1. Natsir, Pendidikan, Pengorbanan, Kepemimpinan, Primordialisme, Dan Nostalgi, Jakarta: Media Dakwah, 1987, cet I.

Nata, Abuddin, Pendidikan Islam di Era Global (Pendidikan Multikultural, Pendidikan Multi Iman, Pendidikan Agama, Moral dan Etika), Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.

Poerbakawatja, Soegarda, Pendidikan Alam Indonesia Merdeka, Jakarta: Gunung Agung, 1970.

Sjafariah widjajanti, Rosmaria, etika, Jakarta; lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Steenbrink, Karel A., Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, Jakarta: LP3ES, 1974.

Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, Jakarta; Rineka Cipta, 1991, cet. Ke-2

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: CV Ek Jaya, 2003.

[1] Moral dan etika pada umumnya sering disinggung pada saat membahas tentang akhlak, karena antara ketiga istilah tersebut saling bersinggungan dan saling mengisi. Dari segi bahasa, moral berasal dari bahasa latin, mores, yaitu jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam kamus bahasa Indonesia, moral diartikan penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Selanjutnya moral merupakan istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dan sifat, perangai, kehendak, pendapat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Selanjutnya etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berani watak kesusilaan atau adat. Dalam kamus bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Dalam perkembangan selanjutnya etika diartikan sebagai ilmu yang menjelasakan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya diartikan manusia, menyhatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya diperbuat. Sedangkan akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tabiat, atau adat kebiasaan. Dan dalam artia yang lenih luas akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan bermacam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi. Dari pengertian ini sesuatu perbuatan dapat dikatakan akhlaki apabila sudah memiliki lima ciri. Pertama, perbuatan tersebut telah tertanam dengan kuat pada jiwa seseorang. Kedua, perbuatan tersebut sudah mudah dilakukan tanpa ada pertimbangan dan pemikiran lagi. Ketiga, perbuatan akhlaki adalah perbuatan yang dilakukan seseorang tanpa da paksaan dan tekanan dari pihak lain. Keempat, perbuatan kahlaki itu perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan bersandiwara atau main-main. Kelima, perbuatan akhlaki adalah perbuatan yang dilakukan atas motivasi keimanan yang terkandung dalam jiwa seseorang. Ketiga definisi tersebut saling mengisi antara satu sama lain. Bedanya hanya terletak pada sumbernya. Etika dan moral berasal dari adat istiadat budaya, sedangkan akhlak bersumber dari Tuhan. Hal yang bersumber dari akal dan Tuhan dapat saling bertemu.

Banyak orang berpendapat bahwa etika sama dengan akhlak. Persamaan itu memang ada karena keduanya membahas masalah baik buruknya tingkah laku manusia. Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia disetiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Akan tetapi dalam usaha mancapai tujuan itu, etika mengalami kesulitan karena pandangan masing-masing golongan di dunia ini tentang baik dan buruk mempunyai ukuran (criteria) yang berlainan. Setiap golongan mempunyai konsepsi sendiri-sendiri.

Sebgai cabang dari filsafat, maka etika berrtitik tolak dari akal pikiran, tidak dari agama. Disnilah letak perbedaannya dengan etika Islam yang lebih dikenal dengan Akhlak. Dalam pandangan Islam, ilmu akhlak ialah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ajaran agama Islam sesuai dengan fitrah dan akal pikiran yang lurus. Etika Islam (Akhlak) berbeda dengan teori etika menurut beberapa ahli filsafat. Perbedaan yang mencolok antar etika Islam dengan teori-teori etika dalam berbagai aliran filsafat terdapat dalam menentukan konsep nilai yang paling fundamental, yakni kebaikan. Dalam pandangan filsafat terdapat aliran-aliran etika yaitu, pertama, hedonisme adalah doktrin etis yang memandang kesenangan sebagai kebaikan yang paling utama dan kewajiban seseorang adalah mencari kesenangan sebagai tujuan hidupnya. Kedua, idealisme memandang bahwa cita-cita adalah sasaran yang harus dikejar dalam tindakan. Ketiga, naturalisme menilai baik dan tidak baiknya perbuatan seseorang ditilik dari adanya kesesuaian dengan naluri manusia, baik naluri lahir maupun batin sebagai titik tolak kebahagiaan. Keempat, ultilitarianisme berpedoman bahwa kebaikan dari suatu perbuatan dapat dilihat pada sumbangannya untuk kebahagiaan hidup manusia. Kelima, vitalisme memandang bahwa yang dinilai baik adalah orang yang kuat yang mampu melaksanakan keinginannya agar dirinya ditaati oleh orang lain. Keenam, perfectionisme dari plato dan aristoteles menetapkan kebaikan dalam kaitan dengan pengembangan bebagai kemampuan manusia.kebahagiaan hanya berenilai jika kemampuan-kemampuan kita berefungsi denag baik. Dalam etika Islam, ukuran kebaikan dan ketidakbaikan bersifat mutlak; berdasarkan Al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad Saw. lihat Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, (Jakarta; Rineka Cipta, 1991), cet. Ke-2, 39-41

[2] MengenaI Ruang lingkup etika, lapangan penelitian etika memiliki cakupan yang sangat luas sehingga pembahasannya memerlukan pembagian. Oleh karena itu lingkup persoalan etika dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Etika deskriptif, yaitu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan etika yang berusaha untuk membuat deskripsi yang secermat mungkin tentang yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik, yang berlaku atau yang ada di dalam masyarakat. Etika deskriptif ini hanya melukiskan tentang nilai dan tidak memberikan penilaian. b. Etika normatif, yaitu etika yang berkaitan dengan penyelesaian ukuran-ukuran kesusilaan yang dianggap benar yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang. Dalam arti bahwa etika normatif menjelaskan tentang tindakan-tidakan yang seharusnya terjadi atau yang semestinya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Dengan demikian etika normatif tidak menggambarkan norma yang ada melainkan menentukan benar atau tidaknya tingkah laku atau anggapan moral yang ada di dalam masyarakat. c. Etika praktis, yaitu etika yang mengacu pada pengrtian-pengertian sehari-hari, yakni persoalan etis yang dihadapiu seseorang ketika berhadapan dengan tindakan nyata yang harus diperbuat dalam tindakannya sehari-hari. Dengan kata lain bahwa etika praktis sama dengan etika terapan yang membicarakan masalah-masalah kesusilaan yang kongkrit. d. Etika individual dan etika sosial. Etika individual adalah etika yang bersangkutan dengan manusia sebagai perseorangan saja. Sedangkan etika social adalah etika yang membicarakan hubungan antar perseorangan dengan sekumpulan masyarakat. Sehingga dapat dipahami bahwa etika individual berhubungan dengan sikap atau tingkah laku perbuatan dari perseorangan. Sedangkan etika social berhubungan dengan tingkah laku perbuatan dari perseorangan. Sedangkan etika social berhubungan dengan tingkah laku yang dilakukan oleh perseorangan sebagian bagian kesatuan yang lebih besar. Lihat Rosmaria sjafariah widjajanti, etika, (Jakarta; lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 44-52

[3] Lihat Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: CV Ek Jaya, 2003), 4-5

[4] Lihat Undnag-Undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2003 tentang, Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: CV Ek Jaya, 2003), 7

[5] Ki Hajar Dewantara, Bagian Pertama Pendidikan, (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1962), 166

[6] M. Natsir, Pendidikan, Pengorbanan, Kepemimpinan, Primordialisme, Dan Nostalgi, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet I, 4

[7] Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dan Keluarga dan Sekolah, (Jakarta: Taman Pendidikan Islam Ruhama, 1995), 35

[8] Soegarda Poerbakawatja, Pendidikan Alam Indonesia Merdeka, (Jakarta: Gunung Agung, 1970), 27-33

[9] Azyumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet I, 46

[10] Komarudin Hidayat, Agama di Tengah Kemelut, (Jakarta: Mediacipta, 2001), 11

[11] Abuddin Nata, Pendidikan Islam di Era Global (Pendidikan Multikultural, Pendidikan Multi Iman, Pendidikan Agama, Moral dan Etika), (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 502-506

[12] Abuddin Nata, Pendidikan Islam di Era Global (Pendidikan Multikultural, Pendidikan Multi Iman, Pendidikan Agama, Moral dan Etika), (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 506

[13] Lihat Nengsih Juanengsih, Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar Sains, Dalam Pendekatan Baru Dalam Proses Pembelajaran Sains Dan Matematika: Sebuah Antologi (Jakarta: IISEP, 2007)

[14] A. Malik Fajar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Fajar Dunia,1999), 42

[15] Martin van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia, (Bandung: Mizan, 1999) cet. III, 27

[16] Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, (Jakarta: LP3ES, 1974), 3

[17] Kusmana dan Tim, Paradigma Baru Pendidikan: Restropeksi Dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia, (Jakarta: IISEP, 2008), 121-123

[18] A. Malik Fajar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Fajar Dunia,1999), 42

Advertisements

Reuni Akbar dan Lebaran Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Basmol

Apa sih lebaran santri ?

Pertanyaan itu pasti terbersit di benak teman-teman alumni atau santri saat pertama kali membaca atau mendengar info tersebut, maklumlah ini merupakan acara baru yang ke depannya Insyaa Allah ingin dijadikan rutinitas tahunan di pesantren.

Seperti yang sudah kita ketahui, tradisi open house guru-guru kita di Basmol ialah hari Jum’at untuk menyambut alumni, santri, keluarga dan siapapun yang ingin halal bi halal kesana. Sudah dimaklumi tamu yang datang sangat membludak ketika itu, sehingga alumni atau santri terpaksa harus berbagi ruang dan waktu dengan rombongan lain jadinya tidak bisa ngobrol panjang lebar, foto bareng atau bercerita melepas kerinduan bersama para masyaikh, asatidz dan keluarganya.

Karena itulah terbersit ide lebaran santri ini sebagai langkah awal untuk menyatukan semua elemen Pondok Pesantren yang disetujui dan didukung penuh antusias oleh KH. Ahmad Syarifuddin Abdul Ghoni, M. A dan KH. Hisyam Hasyim Al-Burhani.

Lalu gimana dengan tradisi open house hari Jum’at ?

Masih ada, itu tak akan terhapus.

Bedanya lebaran santri ini KHUSUS para alumni dan santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Basmol untuk silaturrahmi bersama, ngobrol bareng dan foto-foto dengan para masyaikh, asatidz dan keluarganya. Selain itu jadi ajang temu kangen sesama alumni dan mengenal santri-santri yang sekarang sedang belajar.

Jadi bila Jum’at mau datang, silakan saja tapi moment penting alumni atau santri di lebaran santri ini.

Sebagai pelengkapnya disertai dengan REUNI AKBAR untuk temu kangen lintas generasi alumni Pondok Pesantren Al-Hidayah Basmol.

Jadi siapapun yang pernah jadi santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah Basmol bisa datang ke acara tersebut, tak peduli dia hanya mondok MTs atau MA saja, jadi santri hanya setengah tahun atau beberapa bulan. Selagi Anda pernah jadi santri di basmol, Anda ialah keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah Basmol.

Sebagai penyempurnanya pastikan ajak teman-teman angkatan Anda untuk meriahkan momentum istemewa ini.

Trus buat yang sudah berkeluarga gimana ?

Datang aja, ajak sanak keluarga ke pesantren, kan bisa sekalian minta doa dari para masyaikh dan asaatidz.

Lalu dikenakan biaya nggak ?

Nggak, ini GRATIS !!!

Jadi ini sudah sengaja diatur agar kebersamaan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah Basmol antar alumni, santri dengan para masyaikh, asaatidz dan keluarganya tetap berlanjut guna memajukan Pondok Pesantren ke depannya.

Jelas sudah kan ?

Untuk infonya lebih jelas bisa hubungi kontak dibawah ini :

Ahmad Baihaqi           : 081310132074

Islahul Ihsan                : 081288714148

Muhammad Nur          : 089652350047

Hafizuddin Razaq       : 081222210200

Ahsanul Bisri              : 082210189543